Pengertian leasing, contoh dan kegiatan leasing

Pengertian leasing

Sewa guna usaha istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris leasing, berasal dari kata dasar lease,
artinya sewa menyewa. Dalam dunia bisnis leasing berkembang sebagai bentuk khusus sewa-menyewa, yaitu dalam bentuk pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usaha dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu.1 Pasal 1 angka (5) Perpres No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi2 (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lease) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.(1)

Leasing merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang paling populer khususnya dalam kegiatan pembiayaan barang dan jasa. Tanpa adanya lembaga pembiayaan seperti leasing bisa anda bayangkan segala sesuatunya harus dibeli secara tunai.

Pihak yang terlibat dalam pembiayaan leasing

  1. Pihak Lessor. Yaitu Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan ini menyediakan pembiayaan dengan cara Sewa Guna Usaha kepada pihak yang membutuhkan dan bersifat multifinance ialah khusus bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha. Dalam usaha pengadaan barang modal, biasanya perusahaan ini berhubungan langsung dengan pihak penjual (supplier) dan telah melunasi harga atas beban biaya perusahaannya. Tujuan perusahaan ini adalah mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dan memperoleh keuntungan (financial lease), atau memperoleh keuntungan dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan serta pengoperasian modal (operating lease).
  2. Pihak Lessee. Yaitu perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak Sewa Guna Usaha. Lessee mengembalikan barang modal kepada Lessor (operating lease), kecuali jika ada hak opsi untuk membeli dengan berdasarkan nilai sisa (financial lease).
  3. Pihak Supplier. Yaitu penjual barang modal yang menjadi obyek Sewa Guna Usaha. Harga barang modal itu dibayar tunai oleh Lessor kepada Supplier untuk kepentingan Lessee. Supplier dapat berstatus Perusahaan Produsen Barang Modal atau pihak penjual biasa. Ada juga Sewa Guna Usaha yang tidak melibatkan Supplier, melainkan hubungan bilateral antara pihak Lessor dan Lesse, misalnya dalam bentuk sale and lease back. Pada financial lease, pihak Supplier langsung menyerahkan barang modal kepada Lessee tanpa melalui Lessor sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan. Sebaliknya pada Operating lease, Pihak Supplier menjual barang modal langsung kepada Lessor dengan pembayaran yang telah disepakati, secara tunai atau berkala.

Jenis leasing

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga jenis leasing, yaitu,

  • pertama, Operating Leasing; merupakan leasing dimana di akhir masa leasing tidak diberikan hak pilih (opsi) bagi Lessee untuk membeli barang leasing tersebut.
  • Kedua, Financial Leasing; merupakan leasing dimana di akhir masa leasing diberikan hak pilih (opsi) bagi Lessee untuk memiliki barang modal tersebut dengan jalan membelinya dengan harga yang ditetapkan bersama. dan
  • ketiga, Sale and Lease Back; merupakan jenis leasing dimana barang modal berasal dari Lessee sendiri. Kemudian barang tersebut dijual kepada Lessor (pemberi dana) dan selanjutnya Lessor menyewakan barang tersebut kepada Lessee kembali, yang biasanya digunakan jenis financial leasing.

Sementara itu, situs smecda.com milik Kementerian Koperasi dan UKM dalam salah satu artikel singkatnya membagi leasing ke dalam dua kategori, yaitu:

  1. Finance Lease (Full-pay Out Leasing), yaitu suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara Lessor dengan Lessee dengan memberikan hak opsi kepada Lessee pada akhir periode lease. Selanjutnya, Finance Lease ini terbagi dalam berbagai bentuk transaksi, sebagai berikut:
  • Direct Financial Lease/True Lease, yaitu transaksi dimana Lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak Lessee dan sekaligus menyewa guna-usahakan barang tersebut kepada Lessee yang bersangkutan
  • Sale and Lease Back, yaitu transaksi dimana pihak Lessee sengaja menjual barang modalnya kepada Lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan tujuan untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi transaksi ini bersifat refinancing.
  • Leveraged Lease, adalah transaksi dimana pihak yang memberikan pembiayaan disamping Lessor juga pihak ketiga. Biasanya dilakukan terhadap barang modal yang bernilai sangat tinggi, dimana pihak Lessor hanya mampu membiayai antara 20% sampai 40% harga barang modal. Selebihnya dibiayai pihak ketiga dengan memakai kontrak leasing bersangkutan sebagai jaminan hutangnya. Pihak ketiga ini disebut juga credit provider atau debt participant
  • Syndicated, adalah transaksi leasing yang dilakukan lebih dari satu Lessor atas suatu objek leasing.
  • Cross Border Lease, adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar batas negara berbeda dengan negara Lessee.
  • Vendor Program, adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer, dimana perusahaan leasing memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang

2. Operating Lease, adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara Lessor dengan Lessee tanpa pemberian hak opsi kepada Lesse pada akhir periode lease, jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tersebut berikut dengan bunga/bagi hasilnya.

Perbedaan dasar antara Finance Lease (Full-pay Out Leasing) dengan Operating Lease, dapat dilihat pada tabel berikut:

pengertian leasing

Leasing dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, ialah

  1. Independent Leasing Company, yaitu jenis pembiayaan leasing dimana Lessor bebas menentukan pembelian barang dari berbagai Supplier yang kemudian dilease kepada pemakai.
  2. Captive Lessor, yaitu jenis pembiayaan dimana Lessor memiliki Supplier tersendiri yang berperan sebagai perusahaan induk. Pihak pertama terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan dan pihak keduanya Lessee sebagai pemakai barang
  3. Lessee Broker atau Packager, yaitu jenis pembiayaan leasing dimana Broker yang biasanya tidak memiliki barang/peralatan hanya berfungsi mempertemukan calon Lessee dengan Lessor.

Dalam operasional kegiatannya, leasing mempunyai 4 tahap, yaitu:

  1. Perjanjian antara pihak Lessor dan pihak Lessee.
  2. Berdasarkan perjanjian Sewa Guna Usaha, Lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak Lessee.
  3. Lessee membayar kepada Lessor uang sewa atas penggunaan barang (aset).
  4. Lessee mengembalikan barang tersebut pada Lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut.

Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) Syariah Menurut Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: Per- 04/Bl/2007 Dan Per- 03/Bl/2007

Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan berbasis syariah, meskipun Perpres No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yang menjadi dasar hukum utama leasing tidak mengatur leasing berdasar prinsip syariah. Namun demikian, ketua BapepamLK dengan kewenangan yang dimilikinya telah mengeluarkan regulasi yang mengatur leasing dengan dasar syariah, yaitu Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER- 04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan ini bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) khususnya fatwa terkait ijarah, seperti Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan fatwa No. 27//DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.

Langkah yang diambil ketua Bapepam merupakan model penyerapan hukum ekonomi syariah yang tepat di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-MUI telah meletakkan dasar-dasar akad ijarah (sewa menyewa) yang merupakan akad dasar Sewa Guna Usaha. DSN-MUI juga merespon adanya klausul Financial Leasing; dimana di akhir masa leasing diberikan hak pilih (opsi) bagi Lessee untuk memiliki barang modal tersebut dengan jalan membelinya dengan harga yang ditetapkan bersama, dengan mengeluarkan fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.

Menurut Pasal 1 angka 9 Keputusan Ketua BapepamLK Nomor: PER- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan Prinsip Syariah. Disebutkan bahwa sumber pendanaan bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib diperoleh berdasarkan prinsip syariah,9 seperti melalui:10 (a) Pendanaan Mudhârabah Mutlaqah (unrestricted investmen);11 (b) Pendanaan Mudhârabah Muqayyadah (restricted investment);12 (c) Pendanaan Mudhârabah Musytarakah;13 (d) Pendanaan Musyârakah (Equity participation);14 dan (e) Pendanaan lainnya yang sesui dengan prinsip syariah.

Sewa Guna Usaha dalam kegiatan pembiayaannya menggunakan akad berdasar Ijârah, atau Ijârah Muntahiyah Bitamlik.15 Disebutkan bahwa akad Ijârah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.16 Sedangkan Ijârah Muntahiyah Bitamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Berikut adalah proses kegiatan Sewa Guna Usaha dengan Akad Ijârah dan kegiatan Sewa Guna Usaha dengan Akad Ijârah Muntahiyah Bitamlik.

1.Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan Akad Ijârah

Dalam akad Ijârah, Perusahaan Pembiayaan leasing berlaku sebagai pemberi sewa dan mempunyai hak antara lain meliputi: (a) memperoleh pembayaran sewa dan atau biaya lainnya dari penyewa (musta’jir); dan (b) mengakhiri akad Ijârah dan menarik obyek Ijârah apabila penyewa (musta’jir) tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.18 Adapun kewajiban Perusahaan Pembiayaan leasing sebagai pemberi sewa (muajjir) antara lain meliputi: (a) menyediakan obyek Ijârah yang disewakan; (b) menanggung biaya pemeliharaan obyek Ijârah; dan (c) menjamin obyek Ijârah yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

Sedangkan penyewa (musta’jir) mempunyai hak antara lain meliputi: (a) menerima obyek Ijârah dalam keadaan baik dan siap dioperasikan; dan (b) menggunakan obyek Ijârah yang disewakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan.20 Dan kewajiban penyewa (musta’jir) antara lain meliputi: (a) membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan; (b) mengembalikan obyek Ijârah apabila tidak mampu membayar sewa;(c)menjaga menggunakan obyek Ijârah sesuai yang diperjanjikan; dan (d) tidak menyewakan kembali dan atau memindahtangankan obyek Ijârah kepada pihak lain.

Obyek Ijârah adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan antara lain:

  • obyek Ijârah merupakan milik dan atau dalam penguasaan Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir);
  • manfaat obyek Ijârah harus dapat dinilai;
  • manfaat obyek Ijârah harus dapat diserahkan Penyewa (musta’jir);
  • pemanfaatan obyek Ijârah harus bersifat tidak dilarang secara syariah (tidak diharamkan);
  • manfaat obyek Ijârah harus dapat ditentukan dengan jelas; dan
  • spesifikasi obyek Ijârah harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfaatannya.

Obyek Ijârah dimaksud antara lain berupa: (a). alat-alat berat (Heavy Equipment); (b). alat-alat kantor (Office Equipment); (c). alat-alat foto (Photo Equipment); (d). alat-alat medis (Medical Equipment); (e). alat-alat printer (Printing Equipment); (f.) mesin-mesin (Machineries); (g). alat-alat pengangkutan (Vehicle); (h). gedung (Building); (i). komputer; dan (j). peralatan telekomunikasi atau satelit.

Persyaratan penetapan harga sewa (ujrah) atas obyek Ijârah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

  • besarnya harga sewa (ujrah) atas obyek Ijârah dan cara pembayaran ditetapkan menurut kesepakatan yang dibuat dalam akad secara tertulis; dan
  • alat pembayaran harga sewa (ujrah) obyek Ijârah adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam surat perjanjian Ijârah paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

a. identitas Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) dan penyewa (musta’jir);
b. spesifikasi obyek Ijârah meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran, tipe dan lokasi penggunaan/penempatan obyek Ijârah;
c. spesifikasi manfaat obyek Ijârah;
d. harga perolehan, nilai pembiayaan, dan pembayaran sewa Ijârah;
e. jangka waktu sewa;
f. saat penyerahan obyek Ijârah;
g. ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum
jatuh tempo;
h. ketentuan mengenai biaya-biaya yang timbul selama masa sewa;
i. ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak apabila terdapat kerusakan, kehilangan atau tidak berfungsinya obyek Ijârah;
j. ketentuan mengenai pengalihan kepemilikan obyek Ijârah oleh Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) kepada pihak lain; dan
k. hak dan tanggung jawab masing-masing pihak

2. Ijârah Muntahiah Bit Tamlik

Dalam pelaksanaan Ijârah Muntahiah Bit Tamlik, Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) wajib membuat wa’ad, yaitu janji pemindahan kepemilikan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik pada akhir masa sewa. Wa’ad sebagaimana dimaksud bersifat tidak mengikat bagi penyewa (musta’jir) dan apabila wa’ad dilaksanakan, maka pada akhir masa sewa wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan

Hak Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) antara lain adalah: (a). memperoleh pembayaran sewa dari penyewa (musta’jir); (b). Menarik obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik apabila penyewa (musta’jir) tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan; dan (c). Pada akhir masa sewa, mengalihkan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik kepada penyewa lain yang mampu dalam hal penyewa (musta’jir) sama sekali tidak mampu untuk memindahkan kepemilikan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik atau memperpanjang masa sewa atau mencari calon penggantinya.Adapun Kewajiban Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (Muajjir) antara lain adalah: (a). Menyediakan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik yang disewakan; (b). Menanggung biaya pemeliharaan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik kecuali diperjanjikan lain; dan (c). Menjamin obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

Hak penyewa (musta’jir) antara lain adalah: (a). menggunakan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan; (b). menerima obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik dalam keadaan baik dan siap dioperasikan; (c). pada akhir masa sewa, memindahkan kepemilikan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik, atau memperpanjang masa sewa, atau mencari calon penggantinya dalam hal tidak mampu untuk memindahkan hak kepemilikan atas obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik atau memperpanjang masa sewa; dan (d). membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan.30 Adapun kewajiban penyewa (musta’jir) antara lain adalah: (a). membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan; (b). menjaga dan menggunakan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik sesuai yang diperjanjikan; (c). tidak menyewakan kembali obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik kepada pihak lain; dan (d). melakukan pemeliharaan kecil (tidak material) terhadap obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik.

Obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik merupakan milik Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir);
b. manfaatnya harus dapat dinilai dengan uang;
c. manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa (musta’jir);
d. manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah Islam;
e. manfaatnya harus ditentukan dengan jelas; dan
f. spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfataannya

Obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik sebagaimana dimaksud antara lain: (a). alat-alat berat (Heavy Equipment); (b). alat-alat kantor (Office Equipment); (c). alat-alat foto (Photo Equipment); (d). alat-alat medis (Medical Equipment); (e). alat alat printer (Printing Equipment); (f). mesin-mesin (Machineries); (g). alat-alat pengangkutan (Vehicle); (h). gedung (Building); (i). komputer; dan (j). peralatan telekomunikasi atau satelit.

Harga sewa (ujrah) dan cara pembayaran atas obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik ditetapkan berdasarkan kesepakatan di awal akad. Harga untuk opsi pemindahan kepemilikan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik ditetapkan setelah berakhirnya masa sewa,35 dan dibuat secara tertulis dalam perjanjian pemindahan kepemilikan.36 Alat pembayaran atas harga sebagaimana dimaksud adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama dan tidak dilarang secara syariah.

Perjanjian dalam Ijârah Muntahiah Bit Tamlik paling kurang memuat hal- hal sebagai berikut:

a.identitas Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) dan penyewa (musta’jir);
b. spesifikasi obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran, tipe dan lokasi penggunaan obyek sewa;
c. spesifikasi manfaat obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik;
d. harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran harga sewa (ujrah), ketentuan jaminan dan asuransi atas obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik;
e. jangka waktu sewa;
f. saat penyerahan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik;
g. ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo;
h. ketentuan mengenai biaya-biaya yang timbul selama masa sewa;
i. ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak apabila terdapat kerusakan, kehilangan atau tidak berfungsinya obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik;
j. ketentuan mengenai pengalihan kepemilikan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik oleh Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) kepada pihak lain; dan
k. hak dan tanggung jawab masing-masing pihak

Contoh Perusahaan Leasing

Adapun perusahaan leasing yang cukup populer di indonesia saat ini sebagai berikut:

  • PT. Federal International Finance (FIF)
  • PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk
  • PT. Summit Oto Finance
  • PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM)
  • PT. Bussan Auti Finance (BAF)
  • Toyota Astra Financial Services (TA Finance)
  • PT. Indomobil Finance Indonesia
  • PT. BCA Finance
  • PT. Astra Credit Companies (ACC)
  • PT. Oto Multi Artha

 

Sumber: http://download.portalgaruda.org/article.php?article=298349&val=6798&title=SEWA%20GUNA%20USAHA%20(LEASING)%20SYARI%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2AH%20MENURUT%20PERATURAN%20KETUA%20BAPEPAM-LK%20NOMOR:%20PER-%2004/BL/2007%20DAN%20PER-%2003/BL/2007%20DAN%20PROBLEM%20YURIDIS%20YANG%20MELINGKUPINYA

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s